Sejarah Kota Mataram

Pada masa pulau Lombok diperintah oleh para raja-raja, Raja Mataram di tahun 1842  menaklukkan Kerajaan Pagesangan. Setahun kemudian tahun 1843 menaklukkan kerajaan Kahuripan. Kemudian ibukota Kerajaan dipidahkan ke Cakranegara dengan ukir Kawi nama Istana Raja.

Raja Mataram (Lombok) selain terkenal kaya raya juga adalah raja yang ahli tata ruang kota, melaksanakan sensus penduduk kerajaan dengan meminta semua penduduknya mengumpulkan jarum. Penduduk laki-laki dan perempuan akan diketahui lewat ikatan warna tali pada jarum-jarum yang diserahkan.

Setelah raja Mataram jatuh oleh pemerintah Hindia Belanda dengan yang menewaskan Jend. P.P.H. van Ham, yang monumennya ada di Karang Jangkong, Cakranegara mulai menerapkan sistem pemerintahan dwitunggal berada di bawah Afdeling Bali Lombok yang berpusat di Singaraja, Bali.

Pulau Lombok dalam pemerintahan dwitunggal terbagi menjadi 3 (tiga) onderafdeling, dari pihak Kolonial sebagai wakil disebut kontrolir dan dari wilayah disebut Kepala pemerintahan setempat (Kps) sampai ke tingkat Kedistrikan. Adapun ketiga wilayah administratif masih disebut West Lombok (Lombok Barat), Middle Lombok (Lombok Tengah), dan East Lombok (Lombok Timur) dipimpin oleh seorang kontrolir dan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS).

Untuk wilayah West Lombok (Lombok Barat) membawahi 7 (tujuh) wilayah administratif yang meliputi :

   1. Kedistrikan Ampenan Barat di Dasan Agung
   2. Kedistrikan Ampenan Tmur di Narmada
   3. Kedistrikan Bayan di Bayan Belek
   4. Asisten Distrik Gondang di Gondang
   5. Kedistrikan Tanjung di Tanjung
   6. Kedistrikan Gerung di Gerung
   7. Kepunggawaan Cakranegara di Mayura

Untuk Kepunggawaan Cakranegara dipimpin oleh punggawa, tidak memimpin wilayah yang dipimpin adalah umat Hindu se-Pulau Lombok seperti Kepunggawaan Cakranegara semua pemeluk agama Hindu, ada juga Kepala Suku Bugis, Suku Arab dan Suku Tionghoa. Di bidang peradilan, Kepala Distrik diberikan wewenang penuh untuk bertindak sebagai kehakiman dan kejaksaan dalam memutuskan dan memenjarakan orang selama tujuh hari tanpa boleh banding, kelembangaan hukumnya disebut “Raat Sasak” dan “Raat Kertha” untuk Hindu. Di bidang Pendidikan, pada masa pemerintahan  Hindia Belanda menerapkan system pendidikan bertingkat yang diantaranya :

1.Voolkes School, hanya ada 1 unit di tiap desa (pemusungan), murid yang dididik kelas I-III

2.Vervoleg School, hanya ada di tiap kedistrikan, 1 unit murid yang dididik kelas III-V

3.Holand Inland School (HIS), sekolah yang pengantaranya Bahasa Belanda, muridnya anak-anak orang belanda, distrik, orang berpengaruh dan pengusaha, murid yang dididik kelas V-VII

4.MILO setingkat SMP hanya ada di Pulau Jawa

5.A.M.S setingkat SLTA

6.Holden Bestuur School (HBS) sekolah khusus bidang ilmu pemerintahan di Makasar.